Makassar, sulselprov.go.id - Isu terjadinya kericuhan pada pelaksanaan Pilkada di sejumlah Kabupaten di Sulawesi Selatan, seperti di Kabupaten Jeneponto dan di Kabupaten Enrekang, mendapat tanggapan dari Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman.
Menurutnya, kejadian tersebut hanya riak-riak kecil. Jufri mengatakan, pelaksanaan Pilkada itu menjadi kewenangan KPU. Penentu calon kepala daerah yang terpilih berdasarkan suara terbanyak menjadi keputusan resmi KPU.
"Bukan ricuh, riak-riak kecil. Rezim Pilkada itu adalah rezim KPU. Artinya, segala sesuatu terkait dengan Pilkada tanyakan kepada KPU. Penentu siapa yang mendapat suara terbanyak itu berdasarkan keputusan resmi KPU. Jadi tunggu itu," katanya, kepada sejumlah awak media, di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 28 November 2024.
"Jangan didiskusikan di level akar rumput apalagi sesama pendukung, pasti tidak ada yang mau kalah. Jadi tunggulah pengumuman resmi. Sabar dikit dong," tegasnya.
Terkait kerawanannya, Jufri mengungkapkan, kejadian di beberapa daerah itu adalah faktor "x". Namun, dari hasil penilaian secara nasional yang dilakukan Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri) telah menyatakan bahwa saat ini Sulsel masuk dalam kategori Zona Hijau.
Hanya saja, Ia menilai riak-riak kecil yang terjadi di beberapa daerah hanya karena dinamika dari pelaksanaan pesta rakyat.
"Itu riak-riak kecil. Tapi Alhamdulillah hasil penilaian secara nasional oleh Mabes Polri, Sulawesi Selatan itu dinyatakan sebagai Zona Hijau sekarang, sebagai kawasan yang aman didalam penyelenggaraan Pilkada. Kalau ada riak-riak kecil namanya juga pesta. Namanya juga pesta, gesekan antar piring itu terjadi, tapi jangan membesar. Tapi kalau melihat seperti ini mari kita jadi kulkas, jangan menjadi kompor. Kita mendinginkan bukan memanasi, begitu," ungkapnya.
Apalagi, kata Jufri, mengenai tingkat kerawanan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh beberapa hari lalu telah menyatakan Sulawesi Selatan masuk dalam Zona Aman berdasarkan penilaian Mabes Polri yang merupakan lembaga yang berkompeten dalam menilai tingkat keamanan Pilkada.
"Beberapa hari yang lalu Pak Prof (Pj Gubernur Sulsel) sudah umumkan Sulawesi Selatan dinyatakan masuk zona aman. Masa kita tidak percaya dengan lembaga yang berkompeten untuk itu," ujarnya.
Meski begitu, Jufri mengingatkan kepada seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan untuk tetap dapat menjaga kondisi keamanan Sulawesi Selatan pada pelaksanaan Pilkada dan bersabar menunggu hasil keputusan dari KPU berdasarkan perolehan suara terbanyak. (*)
