Makassar, sulselprov.go.id - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menekankan pentingnya penguatan tata kelola data terpadu di Sulsel. Hal itu disampaikan saat menghadiri secara virtual Seminar Proyek Perubahan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo-SP) Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, dalam rangkaian Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXIII Tahun 2025, Senin, 20 Oktober 2025.

Proyek perubahan yang diusung Andi Winarno berjudul “Integrasi Sinergi Pangan Sulsel pada Platform Sulsel Satu Data”. Inisiatif ini dirancang untuk menyatukan data lintas sektor pangan yang selama ini terfragmentasi di berbagai instansi, agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, presisi, dan berbasis bukti (evidence-based policy).

Sekda Sulsel Jufri Rahman yang juga menjadi mentor proyek perubahan tersebut, menyampaikan bahwa langkah ini sejalan dengan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Sulsel.

“Proyek perubahan ini memiliki sinkronisasi terhadap program nasional, serta sistem pemerintahan berbasis elektronik. Apalagi ini akan menjadi sumber data baru untuk mewujudkan satu data Indonesia,” pungkasnya.

Ia juga menegaskan kesiapan pemerintah provinsi untuk memberikan dukungan dan fasilitasi lintas kelembagaan, khususnya yang terkait dengan sektor pangan.

“Apalagi Sulsel dikenal sebagai lumbung pangan. Sehingga proyek perubahan ini menjadi ideal untuk bisa diterapkan. Jadi semua nantinya data akan satu pintu melalui Diskominfo, serta akan memperkuat data dalam mengambil kebijakan mengenai ketahanan pangan dan mengatasi inflasi,” tambahnya.

Sementara itu, Kadiskominfo-SP Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, menjelaskan bahwa proyek ini merupakan inisiatif strategis yang dirancang untuk membenahi akar masalah tata kelola data pangan di Sulsel.

Menurutnya, tata kelola data yang masih manual dan tersebar telah menghambat efektivitas kebijakan pemerintah.

“Tata kelola data pangan di Sulsel saat ini menghadapi tantangan signifikan yang menghambat efektivitas pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, proyek ini menjadi sangat krusial untuk membenahi akar masalah tata kelola data, sehingga kebijakan pangan dapat dirumuskan secara proaktif dan berbasis bukti yang kuat serta pada akhirnya meningkatkan efektivitas pemerintah dalam melayani masyarakat,” ungkapnya.

Lebih jauh, Andi Winarno menyebut proyek ini berpindah dari sistem pelaporan manual menuju ekosistem data terpadu berbasis API, dilengkapi dengan dasbor analitik dan sistem peringatan dini (early warning system) agar keputusan pemerintah menjadi lebih proaktif dan tepat sasaran.

Proyek “Sulsel Satu Data” ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), RPJMD Sulsel, Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, serta mendorong terwujudnya Reformasi Birokrasi berbasis data. (*)