Provinsi Sulawesi Selatan menjadi contoh nasional pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) damai. Karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memilih Kota Makassar sebagai pusat pelaksanaan Deklarasi Pilkada Damai.
Ketua KPU RI, Arief Budiman, mengatakan, pihaknya menginginkan Sulsel bisa menjadi contoh terlaksananya pilkada yang damai, dan menginspirasi bagi 171 daerah lainnya yang melaksanakan pilkada di Indonesia. Apalagi, Sulsel tentu menjadi salah satu ukuran, barometer apakah pilkada bisa aman dan damai.
"Satu pilgub ditambah 12 pemilihan bupati/wali kota itu, potretnya mirip dengan pilkada di 171 daerah dan pileg pilpres 2019. Siapa yang menguasai di pilkada 2018, kemungkinan dia juga akan menguasai di 2019. Di Sulsel, 12 daerah itu pemilihnya 70 persen dari total pemilih se-Sulsel. Jadi, 12 daerah ini siapa yang bisa menguasai, itu kemungkinan besar juga bisa menguasai untuk provinsi," terang Arief, di sela-sela pelaksanaan Deklarasi Pilkada Damai, di Anjungan Pantai Losari Makassar, Minggu (18/2/2018).
Arief berpesan, penyelenggara pemilu harus membuka luas akses publik untuk mengetahui tahapan pemilu. Sedangkan bagi peserta pemilu, juga harus transparan terhadap seluruh program dan visi misinya.
"Kami melihat Makassar sebagai tempat yang strategis untuk bisa menjadi salah satu corong menyebarkan pilkada yang damai," ujarnya.
Menurutnya, Makassar merupakan salah satu daerah yang jumlah dan karakteristik pemilihnya agak-agak sensitif. Jadi, perlu diingatkan, bagi penyelenggara pemilu harus hati-hati, begitupun dengan peserta pemilu dan pemilih.
"Mudah-mudahan apa yang disuarakan dari Makassar memberi pengaruh ke daerah lain agar pemilu bisa damai," harapnya.
Sementara, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, menyampaikan, sebagai gubernur dan mewakili masyarakat Sulsel, menyambut baik deklarasi pilkada damai yang dipusatkan di Makassar. Sejauh ini, dalam setiap proses demokrasi yang dilewati selama pilkada, Sulsel selalu menjadi daerah yang masuk zona merah, tapi mampu dijalani dengan damai.
"Saya yakin, kali inipun akan berjalan damai, tenteram, lancar dan teratur. Dan kita semua terbiasa patuh pada aturan," kata Syahrul.
Ia menyampaikan, kampanye pilkada tanpa hoax, SARA, dan politik uang, semua sesuai dengan simbol adat budaya kita. Masyarakat Sulsel bisa dinamis, bisa berkompetisi secara tajam, tetapi norma-norma sipakatau, sipakalebbi, pacce dan siri, terjaga dengan baik.
"Saya yakin, aparat keamanan TNI Polri juga sudah punya protap untuk mendukung KPU dan Panwas," pungkasnya.
Dalam deklarasi tersebut, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo juga ikut melakukan longmarch untuk mendukung pilkada damai. Deklarasi juga dihadiri kandidat yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel, serta dilakukan penandatanganan pernyataan siap menang dan siap kalah oleh para kandidat.
Minggu, 18 Februari 2018 (Ytm/Er)
