Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (SYL) mendapatkan kesempatan dan kehormatan menjadi narasumber pada Dialog Penataan Otonomi untuk Peningkatan Kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia di Nusantara V Gedung MPR RI, Selasa (19/9/17).Gubernur dua periode dan juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu dalam dialog tersebut memberikan banyak masukan dari buah pikirannya terkait apa yang sebaiknya dilakukan oleh DPD dalam hal peningkatan kinerja.
SYL menyampaikan hal yang sangat penting adalah penguatan fungsi DPD untuk dapat berintegrasi dengan pemerintah daerah untuk memperjuangkan kepentingan daerah asal mereka.
Dia pun menambahkan, DPD harus mampu menjadi mitra dan memperjuangkan kepentingan daerah khususnya tingkat provinsi. Namun dia menekankan bukan dalam konteks melindungi kepala daerah yang memiliki perkara hukum.
"DPD jangan bergaya seperti DPR. Termasuk harus diperkuat dengan fungsi budgeting, tetapi harus difokuskan pada dua bidang saja. Yaitu, pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan," kata SYL.
SYL menilai tidak etis jika lembaga yang mewakili daerah ini dilemahkan, apalagi dimatikan. Justru harus dikuatkan. Salah satunya dengan memberikan fungsi penguatan pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan seperti yang dijelaskan olehnya.
Hal yang sangat penting menurutnya dan tidak dapat diabaikan adalah kemampuan lobi yang baik. Lobi ini dalam rangka memperjuangkan kepentingan daerah asal.
Hal menarik lain yang disampaikan bahwa DPD dapat berkantor di Kantor Gubernur Provinsi untuk memudahkan sinergi dengan pemerintah provinsi.
"Jika perlu, anggota DPD berkantor di Kantor Gubernur saja. Dengan begitu, sinergi antara DPD dengan gubernur akan tercipta dengan baik," harapnya.
SYL juga menganggap selama ini terdapat aroma persaingan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPD terutama soal kebijakan anggaran daerah.
Dia berharap DPD mampu memaksimalkan potensinya terhadap kepentingan konstituen di daerah dengan mengidentifikasi kemudian merumuskan persoalan yang ada untuk dikomunikasikan.
"Khususnya dalam memperjuangkan anggaran-anggaran pembangunan yang ada di desa, tetapi kita berharap tidak overlap dengan DPR," ujarnya.
SYL melanjutkan peranan-peranan utama yang DPD harus bisa masukkan adalah blok anggaran, yang kemudian dibawa ke provinsi dan di provinsi baru disebarkan khsususnya pada dua aspek, yaitu kemiskinan dan ketahanan pangan.
Rabu, 20 September 2017 (Srf/Yy)
