Pemerintah pusat akan menetapkan Toraja sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Saat ini, sudah ada sepuluh daerah di Indonesia yang ditetapkan sebagai KSPN.
Deputi Koordinasi Bidang Sumber Daya Manusia Iptek dan Budaya KementerianKoordinator Bidang Kemaritiman, Safri Burhanuddin, mengatakan, daerah yang masuk dalam KSPN akan dibiayai oleh Bank Dunia. Saat ini, sementara dibahas agar Toraja bisa dimasukkan dalam daerah yang masuk sebagai KSPN.
"Berdasarkan rapat di Kantor Istana Wakil Presiden, telah disepakati bahwa Toraja akan masuk dalam bagian KSPN. Saat ini sudah ada sepuluh daerah, kita akan tambahkan satu lagi yakni Toraja," kata Safri, di sela-sela Rapat Teknis Percepatan Pengembangan KSPN Toraja, yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (7/2).
Ia mengungkapkan, untuk percepatan yang akan dilakukan di Toraja, aksesibilitas harus dikembangkan. Karena itu, tim dari pemerintah pusat akan fokus pada aksesibilitas dalam hal ini Bandara Pongtiku dan Buntu Kuni.
"Kalau atraksi kami anggap sudah lengkap, sehingga tim akan fokus pada aksesibilitas yakni Bandara Pongtiku dan Buntu Kuni. Kami akan lihat, mana yang lebih potensial untuk dikembangkan sampai 50 tahun ke depan," ujarnya.
Sementara, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategi BPIW Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hadi Sucahyono, menjelaskan,
tugas Kementrian PUPR dalam hal ini adalah perihal pengembangan jalan nasional. Ke depannya, akan ada tambahan dukungan seperti bandara.
"Kan ada mau rencana tambahan Bandara Buntu Kuni. Tapi pastikan dulu, Kementerian Perhubungan pasti bangun di situ atau tidak. Jangan sampai kita bangun, mereka tidak bangun. Kan bandaranya dulu. Hal ini akan kami koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan," kata Hadi.
Di beberapa daerah, beber Hadi, ternyata lahan tidak clean and clear. Artinya, ada masyarakat protes karena masalah sertifikat dan lain sebagainya hingga masalah hutan lindung. Karena itu, pemerintah daerah memiliki tugas untuk memastikan status lahan harus clean and clear.
"Kementerian Perhubungan harus memberikan kepastian apakah bandara jadi dibangun dan tahun berapa, baru Kementerian PUPR bangun jalan akses, karena kami cuma tangani jalan nasional dan jalan akses," ujarnya.
Menurut Hadi, tugas Kementerian Pariwisata adalah menghitung berapa potensi turis yang masuk ke Toraja. "Jangan sampai kita bilang bandara besar dan pesawat besar, tapi turisnya cuma sedikit. Harus ada study dari Kementerian Pariwisata, baru ditentukan panjang landasan sama pesawatnya ada berapa, yang dibutuhkan berapa besar dan segala macam. Apa iya harus boeing? Siapa tahu cukup ATR yang isinya cukup 60 orang itu kan. Jangan sampai kita ribut-ribut, ternyata kebutuhannya kecil," terangnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Tana Toraja, Nicodemus Biringkanae, mengatakan, pemerintah daerah memiliki komitmen untuk mengembangkan wisata di Toraja. Menurutnya, Toraja harus dikembangkan untuk menjadi wisata yang utama dan bahkan menjadi energi pariwisata di Sulsel.
"Prioritas adalah Bandara Buntu Kuni, harus terbangun kalau kita mau bicara soal pariwisata. Tidak ada alternatif lain. Semua pihak harus mendukung rencana ini," kata Nico.
Selasa, 7 Februari 2017 (Dw/Rs)
