Makassar, sulselprov.go.id - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menghadiri sekaligus memberikan arahan kunci dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Selatan.
Rapat tingkat tinggi yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulsel, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Rabu, 3 Desember 2025, fokus pada stabilisasi harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Wagub Fatmawati menekankan pentingnya langkah antisipatif dan penguatan kolaborasi seluruh pemerintah kabupaten/kota, terutama dalam menjaga pasokan pangan strategis. Beliau menyoroti komoditas cabai yang kerap menjadi penyumbang utama inflasi di daerah.
“Cabai ini selalu menjadi penyumbang inflasi. Bagaimana kalau hari ini kita semua komitmen untuk menanam cabai bersama. Ini langkah sederhana tapi dampaknya sangat besar,” ujar Fatmawati dalam arahannya, mempertegas dorongan untuk mengoptimalkan urban farming di wilayah masing-masing.
Lebih lanjut, Wagub mendorong daerah menjadikan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) sebagai contoh praktik terbaik pengendalian inflasi di Sulsel.
“Sidrap ini harus jadi benchmark bagi kabupaten/kota lainnya, bagaimana mereka menjaga stabilitas dan mengelola inflasi secara konsisten. Kolaborasi kuat itu yang harus kita tiru,” tegasnya.
Fatmawati menambahkan, stabilitas harga tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu, Pemprov Sulsel juga mendorong agar program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) terus dipercepat demi mewujudkan tata kelola keuangan yang semakin efisien dan akuntabel.
“Semua ini untuk kesejahteraan masyarakat. Inflasi terkendali, digitalisasi berjalan, ekonomi kita tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan,” katanya.
Dalam laporan HLM, Sulsel kembali meraih TP2DD Provinsi Terbaik I tingkat Sulawesi pada 2025.
Kota Makassar, Kabupaten Sidrap, dan Luwu juga masuk dalam kategori terbaik regional. Bank Sulselbar turut mencatat prestasi sebagai Peringkat 4 BPD Terbaik Nasional.
Namun demikian, Fatmawati mengingatkan bahwa capaian ini sekaligus menjadi tantangan. "Bukan hanya mempertahankan gelar, tapi memastikan manfaat digitalisasi benar-benar dirasakan masyarakat," sebutnya.
Ketua Harian TPID Sulsel sekaligus Sekretaris Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, yang memimpin jalannya HLM, menyampaikan beberapa poin tindak lanjut yang wajib diakselerasi oleh Pemkab dan Pemkot.
Ia menegaskan bahwa daerah harus melanjutkan urban farming, terutama penanaman cabai bersama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBUN), serta memperkuat infrastruktur penyimpanan dan distribusi pangan.
“Optimalisasi cold storage eksisting, pembangunan pabrik es mini di pelabuhan strategis, dan pemanfaatan teknologi ozone untuk memperpanjang umur simpan hortikultura harus dipercepat. Semua langkah teknis ini penting untuk menahan gejolak harga,” jelas Jufri.
Ia juga menekankan pentingnya Gerakan Pangan Murah (GPM) yang lebih intens, peningkatan serapan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bersama Bulog, kesiapsiagaan cuaca ekstrem, hingga penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk subsidi ongkos angkut.
Pada aspek digitalisasi, Jufri meminta Pemkab/Pemkot menyusun Roadmap ETPD 2026–2029, mempercepat model bisnis pembayaran pajak dan retribusi digital, serta mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi duta digital.
“ASN wajib menggunakan mobile banking Bank Sulselbar dan QRIS. Kita ingin semua daerah fokus dan bergerak seragam,” katanya.
Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rezki Ernadi Wimanda, melaporkan kondisi inflasi terkini Sulawesi Selatan. Pada November 2025, Sulsel mencatat deflasi 0,07% (mtm) setelah pada Oktober mengalami inflasi 0,10%.
“Inflasi kita berada dalam rentang target nasional dan relatif terkendali. Ini banyak didukung oleh terjaganya pasokan hortikultura, beras, aneka ikan segar, dan cabai rawit. Kenaikan harga emas perhiasan dan daging ayam ras masih menahan deflasi lebih dalam,” jelas Rezki.
Ia menegaskan bahwa seluruh daerah di Sulsel memiliki peluang besar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi.
“Championship TP2DD telah menunjukkan kemampuan Sulsel mempertahankan prestasi selama tiga tahun berturut-turut. Momentum ini harus diteruskan,” ujar Rezki.
Rapat menghasilkan sejumlah komitmen bersama antara Pemprov, Pemkab/Pemkot, dan Bank Indonesia, yaitu menjaga pasokan dan harga pangan strategis, mempercepat digitalisasi pembayaran daerah, serta memperkuat koordinasi seluruh TPID dan TP2DD di Sulawesi Selatan.
HLM ditutup dengan arahan final agar seluruh kepala daerah segera mengeksekusi rencana aksi di wilayah masing-masing dan menyampaikan laporan progres kepada TPID Provinsi. (*)
