website resmi pemerintah provinsi sulawesi selatan http://sulselprov.go.id

Dirut BPJS Ketenagakerjaan Temui Pj Gubernur Sulsel

  • 95 pengunjung
  • 14 hits
  • 15 May 2018
Dirut BPJS Ketenagakerjaan Temui Pj Gubernur Sulsel

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Agus Susanto, menemui Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Soni Sumarsono di Rumah Jabatan Gubernur, Jalan Sungai Tangka Makassar, Senin malam (14/5/2018).

Kunjungan ini membahas terkait masih adanya pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan serta membahas terkait taman Landmark BPJS Ketenagakerjaan di Kawasan Center Point of Indonesia. 

Sumarsono yang didampingi oleh Staf Khusus, Ferry Rende dan Kabag Protokol, Amson Padolo yang menerima langsung kunjungan ini, mengatakan akan segera memerintahkan SKPD terkait, dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulsel untuk berkaloborasi dengan seluruh SKPD di kabupaten - kota untuk segera mendaftarkan pegawai non ASN yang belum mendapatkan perlindungan.

“Kami mendukung langkah BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh pekerja, baik itu penerima upah maupun bukan penerima upah. Apalagi ini menyangkut kesejahteraan masyarakat, tentu kami dukung penuh,” kata Sumarsono.

Selain itu, lanjut Sumarsono, berbagai program yang disiapkan BPJS Ketenagakerjaan akan menjadikan pekerja-pekerja tersebut dapat memiliki bekal ketika mengalami musibah ataupun telah pensiun. Olehnya, Ia mengimbau tidak hanya kepada SKPD di lingkup kerjanya, tapi juga perusahaan di Sulsel yang belum mendaftarkan pekerjaannya dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

“Manfaatnya sangat besar, misalnya pekerja mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat atau lainnya. Maka mereka tidak akan tiba-tiba mengalami masalah ekonomi, sebab telah ada bekal dari program BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Sumarsono.

Dari data dari BPJS Ketenagakerjaan baru 36.373 orang ASN yang terdaftar di program BPJS Ketenagakerjaan dan terdapat 29.005 orang belum menjadi peserta yang tersebar di 24 kab-kota.

Sedangkan terkait landmark BPJS Ketenagakerjaan, disebutkan oleh Sumarsono merupakan kawasan wisata berupa taman, yang saat ini sedang dibangun dari dana CSR dari BPJS. Taman ini berdiri diatas 12,5 hektar dan sudah dibuat sertifiaktnya oleh Pemerintah. 12,5 hektar ini adalah bagian dari 57 hektar hak Pemrov di Pembangunan CPI. 

"MoU sudah oleh Pak Gubernur Syahrul, berarti saya tinggal tanda tangan untuk PKS (perjanjian kerja sama)," sebutnya. 

Sementara itu, Agus Susanto mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan terus mendukung berbagai kegiatan pemerintah dalam memberikan fasilitas jaminan sosial kepada pegawai di lingkup SKPD. Pasalnya, kewajiban jaminan sosial terhadap pekerja ini telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

“Kami tidak hanya membahas terkait pegawai non ASN ini. Tapi juga membahas bagaimana mendorong peningkatan kepesertaan nelayan untuk menjadi peserta dari program BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, program kami itu semua masyarakat wajib untuk merasakannya,” tutur Agus Susanto.

Jumlah nelayan yang ada di Sulawesi Selatan sebanyak 78.295 orang dan sebanyak 37.811 orang telah terlindungi jaminan nelayan oleh APBN sehinga masih terdapat 40.484 orang yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang tersebar di 24 kab/kota.

BPJS Ketenagakerjaan sendiri memiliki empat program utama yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Hari Tua. Program-program ini dapat diakses pekerja dan perusahaan melalui kantor-kantor BPJS Ketenagakerjaan ataupun melalui website.

Dalam pertemuan ini, turut hadir Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Syafri Adnan Baharuddin, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi Maluku Sudirman Simamora, Deputi Direktur Hubungan Masyarakat dan antar Lembaga Irvansyah Utoh serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Agustinus Appang.

Selasa, 15 Mei 2018 (Srf/Na)

Terkait

    • 3068 pengunjung
    • 2043 hits
    • 13 01 2016

    Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) RI, Ilyas Asaad mengatakan pihak kementerian membentuk sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru di Sulawesi Selatan (Sulsel). Selengkapnya.

    • 1876 pengunjung
    • 1598 hits
    • 22 01 2016

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan akan berupaya mendorong percepatan akses keuangan di daerah. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo saat rapat bersama OJK pada 15 Januari lalu. Selengkapnya.

    • 1489 pengunjung
    • 856 hits
    • 18 01 2016

    Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH., M.Si., MH  mengatakan, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan TNI AD sebelumnya telah bekerja sama dalam meningkatkan produksi beras. Hal tersebut membuat perekonomian Sulsel tidak ikut turun saat kondisi perekonomian Indonesia sedang mengalami penurunan.

    Selengkapnya.

menu lainnya