*Mensos: Ini Harus diperbaiki

Menteri Sosial (Mensos) RI, Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan jika masih banyak warga miskin di Indonesia, utamanya Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang belum terdata.

"Ternyata problemnya karena jumlah warga miskin yang dipakai dan menjadi dasar saat inimasih data lama, yakni data 2011," katanya saat memberi sambutan Rakornas Sinkronisasi Data Kemiskinan Pemerintah Pusat dan Daerah di Hotel Four Point Makassar, Jumat (4/3/2016).

Olehnya itu, masih tidak terpenuhinya pendataan terbaru mengenai warga miskin Indonesia, diakui Khofifah sebagai kendala dalam membuat master plan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Khofifah mengatakan, data kemiskinan yang tidak valid membuat bantuan sosial salah sasaran.

Ia mengatakan, data kemiskinan yang dipakai saat ini merupakan data kemiskinan 2011, sehingga single data hasil sinkronisasi antar pemerintah pusat dan daerah harus segera terealisasi secepatnya.

“Tolong tim konsolidasi yang dimiliki  gubernur, walikota, dan bupati dicek kembali dengan komputer pranata. Kami juga sudah minta bantuan dari 15 kampus untuk pengumpulan data,” lanjutnya. 

Ditambahkan, data yang dikumpulkan harus mendapatkan validasi dari pemerintah daerah masing-masing. Mensos Khofifah menambahkan, sinkronisasi data kemiskinan di Indonesia wilayah tengah sudah selesai sehingga diharapkan pemerintah bisa segera merumuskan strategi pengentasan kemiskinan.

Inilah yang seringkali menjadi masukan, kritik, keluhan ke pemerintah antara lain karena beda data dari kementrian satu dan lembaga satu. Sehingga pada periode 2015 kemarin pihaknya telah melakukan koordinasi yang sangat intensif dengan Baparnas,BPS, TNP2K untuk bertekad mengakhiri resigns data.

"Kami akan konsilidasikan semua datanya, hari ini konsilidasi data terakhir dengan pemerintah kabupaten kota. Minggu depan Insya Allah kementrian sosial  akan menetapkan hasilnya," lanjutnya.

Diterangkan, data fakir miskin tersebut adalah implementasi dari UU 13 2011 pasal 11. Bahwa data fakir miskin ditetapkan oleh menteri  yang menyelanggarakan urusan bidang sosial.

"Kami punya basis data induk, artinya basis data fakir miskin 40 persen status ekonomi terendah ini sudah selesai. Sekarang perengkingannya inilah yang kami akan konsilidasikan," lanjutnya.

Minggu depan kemensos berjanji akan menetapkan data fakir miskin yang harus dijadikan referensi oleh seluruh kementrian lembaga,pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupoaten kota dalam mengintervensi seluruh bansos dan program penanganan fakir miskin.

"Verifikasi dan validasi data fakir miskin dilaksanakan dua tahun kali sekali. Kecuali untuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang formatnya dalam bentuk kartu maksimum enam bulan sekali," imbuh khofifah.

Tetapi kementrian sosial saat ini sudah menyiapkan 50 kabupaten kota. Sebagai valet area untuk menyiapkan sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) dan jika ini dapat disupport oleh pemerintah kabupaten kota. Sesungguhnya update data fakir miskin tidak perlu menunggu very valid data fakir miskin dua tahun sekali lagi.

"Kami menyiapkan quick respon terhadap dinamika fakir miskin, yang sering sekali percepatannya itu ada yang up dan down, pada posisi seperti ini, contohnya ketika terjadi gempa, terjadi banjir, terjadi bencana alam, menurut survey BMTD memiliki signifikansi  terhadap munculnya kemiskinan baru sampai 80 persen. Inilah dinamika itu akan bisa direspon secara cepat jika daerah ini ada sistem layanan terpadu.

Jumat, 4 Februari 2016 (Dw/Er)