Makassar, sulselprov.go.id - Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel Dr. Setiawan Aswad, M.Dev.Plg Menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2025 secara virtual, Jumat, 16 Mei 2025.
Melalui Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagai penyelenggara. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Sinjai, Wabup Pinrang, Wabup Wajo, Wabup Jeneponto, Wabup Bulukumba, Wabup Kepulauan Selayar, Kepala Bappelitbangda Kab. Soppeng, Kepala Bappeda Kab. Bantaeng, Bappelitbangda Kab. Tator, Kepala Bappeda Kab. Luwu, Bappeda Kab. Maros, Bappelitbangda Kab. Barru, Kepala Bapperida Kab. Torut, Kepala Bappelitbangda Kab. Takalar, Kepala Bappeda Kota Pare-Pare, Kepala Bappelitbangda Kota Makassar, Bapperida Kab. Sidrap, Bappelitbangda Kab. Pangkep, Bappeda Kab. Bone, Bappelitbangda Kab. Soppeng, Bapperida Kab. Lutra, Bappelitbangda Kota Palopo, Bappeda Kab. Enrekang, Bappelitbangda Kab. Lutim, Kepala/Perwakilan perangkat daerah lingkup Pemprov Sulsel, Kepala Bulog Provinsi Sulsel, Kepala BPS Sulsel, Perwakilan Tim Pengerak PKK Pokja 3,JICA Perwakilan Sulsel, UNICEF perwakilan Sulsel, YayasanBakti Sulsel, Forum Koordinasi TSLP/Forum CSR dan pejabat serta staf Bappelitbangda Provinsi Sulsel.
Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Setiawan Aswad melaporkan kegiatan ini merupakan mandat dari Inpres No.4 tahun 2022, Permendagri No.53 tahun 2020, Keputusan Menko PMK No.25, No. 30 , No. 32 dan No.33 tahun 2022 dan Peraturan Daerah Provinsi Sulsel No. 3 tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulsel.
"Tujuan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan adalah untuk melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di lingkup provinsi dengan TKPK Kabupaten/kota selain itu juga membahas kondisi kemiskinanan ekstrim di Provinsi Sulsel serta permasalahan yang ada sehingga diharapkan mendapat solusi dalam menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan di daerah baik Provinsi maupun Kab/Kota sehingga diharapkan ada rekomendasi/ tindak lanjut dari kegiatan ini," tegasnya.
Wakil Gubernur Provinsi Sulsel, Fatmawati Rusdi selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sulsel memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2025.
"TKPK memiliki peran yang sangat strategis sebagai coordination-hub penanggulangan kemiskinan/ekstrem di daerah sesuai Permendagri No.53 tahun 2020. Beliau mengharapkan TKPK Kab/Kota dapat berperan aktif dalam rakor ini, selain itu perlunya mempunyai data kemiskinan yang akurat, muktahir dan terpilah (by name by address)," jelas Fatmawati Rusdi
Berdasarkan data BPS Prov Sulsel pada September 2024 presentase penduduk miskin di Sulsel 7,77% dengan jumlah penduduk miskin 711,77 ribu jiwa, dimana 10 Kabupaten/kota yang tertinggi jumlah orang miskin yaitu Kab. Pangkep 12,41%, Kab. Jeneponto 11,82%, Kab. Luwu 11,7%, Kab Enrekang 11,25%, Kab. Lutra 11,24%, Kab. Selayar 10,79%, Kab. Tator 10,79%, Kab. Torut 10,73%, Kab. Bone 9,58% dan Kab. Maros sebesar 9,32%.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan mengatakan “Perlunya penguatan kolaborasi antar berbagai pihak dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Mitra Pembangunan terutama dalam hal pendataan penduduk miskin," tambahnya.
Di Tahun Anggaran 2025, Tagging program OPD Pemprov Sulsel untuk mendukung penanggulangan kemiskinan terdapat di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bappelitbangda, DESDM, Dinas Perkimtan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kelautan dan Perikanan, DLHK, Disnakertrans dan Dinas Sosial.
Sebagai tindak lanjut dalam rakor ini antara lain melakukan pendataan penduduk miskin (secara fisik, social dan ekonomi), validasi data penduduk miskin (by name by address), dan tagging program (kegiatan dan anggaran, jumlah sasaranpenduduk miskin). (*)
