Gubernur Sulsel, DR. H. Syahrul Yasin Limpo, SH., M.Si., MH meminta Organisasi Gerakan Bela Negara (GBN) untuk mensinkronkan programnya ke pemerintah kabupaten dan kota. GBN diharapkan tidak lagi berbicara pada tataran diskusi elit, melainkan pada operasional di lapangan.
"Organisasi Gerakan Bela Negara dibentuk untuk membela pemerintah secara kritis. Karena itu, konsolidasi organisasi ini harus dibuat sedemikian rupa. Gerakan Bela Negara jangan diskusi lagi soal radikalisme dan terorisme, tapi membuat gerakan yang lebih kompleks," kata Syahrul, saat menerima pengurus organisasi GBN, di Ruang Kerja Gubernur, Selasa (1/3/2016).
Menurut Syahrul, sudah saatnya GBN membangun komunikasi dengan kepala desa dan imam desa untuk menjaga wilayahnya, mulai dari tingkat RT dan RW. Misalnya, tidak boleh lagi ada tamu yang menginap 1 x 24 jam tanpa melapor.
"Kalau yang lain bicara dalam tataran diskusi elit, GBN harus dalam hal operasional. Jabarkan ini ke kabupaten untuk melakukan gerakan teknis," ujarnya.
Sementara, Ketua GBN Sulsel, HM Basri, mengatakan, GBN merupakan gerakan yang dilakukan masyarakat, yang orientasinya untuk mempertahankan NKRI. Organisasi tersebut berdiri 20 tahun lalu, dan konsen gerakan bela negara.
"Bela negara merupakan tanggung jawab bersama untuk mempertahankan NKRI," kata Basri.
Ia mengungkapkan, beberapa isu yang berkembang melemahkan NKRI. Diantaranya, isu paham radikal dan terorisme.
"Sudah saatnya kita menyatukan sikap untuk bekerjasama mengatasi masalah ini. Kami akan lakukan konsolidasi untuk sinkronisasi program dengan kabupaten dan kota," tuturnya.
Basri menambahkan, selama ini GBN sudah bekerja untuk mendeteksi ancaman negara. Namun, program tersebut sisa dipertajam lagi sehingga semua persoalan bisa diatasi bersama.
"Dalam waktu dekat, akan ada MoU antara GBN dengan Kesbang, yang juga dilakukan di kabupaten/kota. MoU ini terkait bagaimana memberikan pemahaman kepada generasi muda Sulsel terkait ancaman yang bisa melemahkan NKRI," imbuhnya.
Selasa, 1 Maret 2016 (Dw/Rs)
